Berita Utama
Mahasiswa KKN Undip Susun Policy Brief Higiene dan Sanitasi UMKM Desa Tawangsari sebagai Rekomendasi Kebijakan bagi Pemerintah Desa
TAWANGSARI – Mahasiswa KKN-T IDBU-12 Universitas Diponegoro Kelompok 3 Desa Tawangsari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, melaksanakan pemaparan Policy Brief Pengelolaan Sampah dan Hiegene Sanitasi UMKM kepada Sekretaris Desa Tawangsari, Pak Rendy, pada Selasa 28 Juli 2026 pukul 09.00 – 10.30 WIB di Kantor Balai Desa Tawangsari.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kerja Multidisiplin 2 yang mengangkat tema pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui pendekatan keilmuan Kesehatan Masyarakat, mahasiswa menyusun rekomendasi kebijakan sebagai upaya mendorong pengelolaan sampah UMKM yang lebih berkelanjutan, sehat, dan ramah lingkungan.
Penyusunan Policy Brief diawali dengan proses identifikasi permasalahan melalui observasi lapangan serta wawancara mendalam dengan tiga tokoh penting dalam Forum UPPKA Melati, yaitu Ketua UPPKA Melati dan dua orang anggota yang aktif mengelola UMKM di Desa Tawangsari. Proses tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi pengelolaan sampah, tantangan yang dihadapi pelaku usaha, serta peluang pengembangan kebijakan di tingkat desa.
Hasil pengumpulan data kemudian dianalisis dan dituangkan ke dalam sebuah Policy Brief yang berisi ringkasan eksekutif, permasalahan yang terjadi, dampak terhadap kesehatan dan lingkungan, serta rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Desa Tawangsari. Penyusunan dokumen dilakukan secara sistematis dengan mengedepankan prinsip evidence-based policy sehingga rekomendasi yang diberikan selaras dengan kondisi lapangan.
Beberapa hal yang diusulkan meliputi:
- Reaktivasi dan Penguatan Pengelolaan Sampah Berbasis Perdes Nomor 5 Tahun 2016. Diharapkan pemerintah desa mengaktifkan kembali sistem pengelolaan sampah dengan menetapkan pengelola, mekanisme, dan tindak lanjut yang jelas.
- Penyelenggaraan Pelatihan Higiene dan Sanitasi melalui Kerja Sama Dinas-Desa. Penyelenggaraan pelatihan yang menyasar seluruh anggota UPPKA Melati secara berkala minimal satu kali dalam satu tahun anggaran.
- Pendampingan dan Edukasi Berkelanjutan terkait Izin PIRT. Terselenggaranya sosialisasi rutin mengenai prosedur, manfaat, dan mekanisme kesempatan perbaikan pengajuan izin PIRT guna mengurangi kekhawatiran pelaku UMKM.
- Penguatan Peran UPPKA Melati sebagai Forum Pembinaan UMKM Berkelanjutan sebagai perpanjangan tangan desa kepada masyarakat.
“Ya terima kasih kami dibantu (untuk) menggali masalah yang menjadi keresahan warga desa. Kami juga terbuka ya Mbak dengan rekomendasi yang Mbak sampaikan di Policy Brief tadi. Nantinya, kami diskusikan dulu dengan rekan rekan disini, kami prioritaskan mana yang urgent dan ada anggarannya,” jelasnya.
Sekretaris Desa Tawangsari, Pak Rendy, menyambut baik penyusunan Policy Brief tersebut dan mengapresiasi kontribusi mahasiswa KKN yang menghadirkan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil kajian langsung di lapangan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga mengimplementasikan peran akademisi dalam mendukung proses pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy). Diharapkan Policy Brief yang telah disusun dapat menjadi salah satu referensi bagi Pemerintah Desa Tawangsari dalam merancang langkah-langkah strategis terkait pengelolaan sampah UMKM sehingga mampu meningkatkan kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, serta mendukung keberlanjutan sektor UMKM sebagai salah satu potensi ekonomi desa.
Penulis: Vika Nooriska Melyawati